Dalam rangka monitoring terhadap UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN dan Implementasi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 yang difokuskan pada Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Penanganan Dampak Covid-19 Anggota DPD RI DI Yogyakarta H. Cholid Mahmud, MT melakukan rapat kerja secara online dengan BPKA Pemda DIY dan BKAD Kabupaten/Kota di DIY pada hari Senin 8 Juni 2020. Untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo rapat diselenggarakan di Ruang Kerja Kepala BKAD dengan dihadiri oleh Kepala BKAD, Kepala Dinas PMD Dalduk KB, Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan.

Rapat diawali dengan paparan dari Kepala Kanwil DJPb DIY Heru Pudyo Nugroho terkait pengelolaan TKDD di masa pandemi covid-19 yang dimulai dengan relaksasi penggunaan TKDD, penyesuaian alokasi TKDD, refocusing penggunaan TKDD untuk penanganan COVID-19 dan relaksasi penyaluran TKDD. Untuk belanja negara sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 realisasi belanja negara di wilayah DIY sebesar Rp 6,67 triliun (34,46%) yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2,57 triliun (25,15%) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp4,10 triliun (44,83%).  Dengan adanya pendemi, alokasi TKDD di DIY Tahun 2020 mengalami penyesuaian sebesar 16,57% dari semula sebesar Rp 10,97 T dan sesuai Perpres 54 Nomor Tahun 2020 menjadi Rp 9,15 atau berkurang Rp 1,82 T dengan realisasi sampai dengan  4 Juni 2020 sebesar Rp 4,10 T (44,83%) dengan rincian realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 3,81 triliun dan realisasi Dana Desa s.d Tahap II sebesar Rp293,57 miliar.  Dari besaran Rp 293,57 Miliar Dana Desa yang telah disalurkan, sebesar 12,92% digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan I dan Bulan II. Dari seluruh Jumlah Desa yang ada di DIY (392 Desa), hanya 6 Desa (Kabupaten Kulon Progo) yang belum menerima BLT. Hal ini disebabkan karena Dana Desa Tahap I sudah terpakai untuk penggunaan lainnya sebelum terbit PMK Nomor 40/PMK.07/2020, sehingga untuk penyaluran BLT menunggu cairnya Dana Desa Tahap II, dan sudah mengajukan tahap II untuk 26 desa, dimana SP2D sudah cair pada tanggal 28 Mei 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Eko Wisnu Wardhana Kepala BKAD menyampaikan bahwa Pencairan DD Kabupaten Kulon Progo Tahap II gelombang I sebanyak 26 kalurahan dan gelombang 2 sebanyak 30 kalurahan. Pada saat ini  pemerintah sedang meluncurkan program kartu pra kerja, berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan agar tidak terjadi duplikasi antara penerima program kartu pra kerja dengan penerima bansos APBD. Sementara menyinggung masalah proporsi penggunaan DAU sebesar  25 % untuk infrastruktur, Eko Wisnu berharap perlu dilakukan peninjauan kembali  terhadap regulasinya karena itu sangat berat untuk dipenuhi pada kondisi kemampuan keuangan daerah terimbas covid-19.