Sejarah BKAD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengalami beberapa pergantian nama kelembagaan dari sejak era otonomi daerah tahun 2001.

Sekilas perkembangan kelembagaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/BPKD (2001-2008)

Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. BPKD merupakan penggabungan Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan Setda. Pada masa ini bidang aset belum masuk dalam kelembagaan BPKD dan masih menjadi ketugasan Bagian Perlengkapan Setda. Kepala BPKD untuk pertama kali dijabat oleh Drs. Kadiman, MM dan pada tahun 2007 Kepala BPKD dijabat oleh Budi Wibowo, SH, MM. Pada April tahun 2008 Kepala BPKD dijabat oleh Suta'at, Ak.

2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset /DPPKA (2009-2016)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. DPPKA merupakan SKPD merger/penggabungan antara Bagian Perlengkapan Setda dan BPKD. Pada masa ini dibentuk lagi Bagian Keuangan Setda yang mengampu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset sedangkan bidang aset pada DPPKA sebagai pelaksana teknis. Kepala DPPKA untuk pertama kali dijabat oleh Suta'at, Ak. Pada tahun 2010 Kepala DPPKA dijabat oleh Dra. Yuriyanti, MM, selanjutnya pada tahun 2014 Kepala DPPKA dijabat oleh Drs. Rudiyatno, MM.

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah /BKAD (2017- sekarang)

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan OPD hasil  merger/penggabungan antara Bagian Keuangan Setda dan DPPKA. Dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai turunan Perda disusun Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.  BKAD merupakan OPD tipe A dengan komposisi 6 Bidang dan Sekretariat. Kepala BKAD untuk pertama kali dijabat oleh Drs. Rudiyatno, MM dan pada tahun 2018 Kepala BKAD dijabat oleh Triyono, S.IP, M.Si. Saat ini Kepala BKAD dijabat oleh Eko Wisnu Wardhana, SE.