Sejarah BKAD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset daerah. Adapun tujuan dibentuknya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Dasar Hukum Pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang terdiri dari 7 (tujuh) dasar hukum yaitu :

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan daalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
  5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintah Daerah
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengalami beberapa pergantian nama kelembagaan dari sejak era otonomi daerah tahun 2001.

Sekilas perkembangan kelembagaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

  1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/BPKD (2001-2008)

Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. BPKD merupakan penggabungan Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan Setda. Pada masa ini bidang aset belum masuk dalam kelembagaan BPKD dan masih menjadi ketugasan Bagian Perlengkapan Setda. Kepala BPKD untuk pertama kali dijabat oleh Drs. Kadiman, MM dan pada tahun 2007 Kepala BPKD dijabat oleh Budi Wibowo, SH, MM. Pada April tahun 2008 Kepala BPKD dijabat oleh Suta'at, Ak.

  1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset /DPPKA (2009-2016)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. DPPKA merupakan SKPD merger/penggabungan antara Bagian Perlengkapan Setda dan BPKD. Pada masa ini dibentuk lagi Bagian Keuangan Setda yang mengampu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset sedangkan bidang aset pada DPPKA sebagai pelaksana teknis. Kepala DPPKA untuk pertama kali dijabat oleh Suta'at, Ak. Pada tahun 2010 Kepala DPPKA dijabat oleh Dra. Yuriyanti, MM, selanjutnya pada tahun 2014 Kepala DPPKA dijabat oleh Drs. Rudiyatno, MM.

  1. Badan Keuangan dan Aset Daerah /BKAD (2017- sekarang)

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan OPD hasil  merger/penggabungan antara Bagian Keuangan Setda dan DPPKA. Dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai turunan Perda disusun Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.  BKAD merupakan OPD tipe A dengan komposisi 6 Bidang dan Sekretariat. Kepala BKAD untuk pertama kali dijabat oleh Drs. Rudiyatno, MM dan pada tahun 2018 Kepala BKAD dijabat oleh Triyono, S.IP, M.Si. Saat ini Kepala BKAD dijabat oleh Eko Wisnu Wardhana, SE.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Susunan Organisasi BKAD Kulon Progo yang terdiri dari :

  1. Kepala;
  2. Sekretariat yang terdiri dari :
  3. Bagian Umum dan Kepegawaian
  4. Kelompok Substansi Perencanaan /Perencana
  5. Bagian Keuangan
  6. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah yang terdiri dari :
  7. Bidang Pelayanan Pajak Daerah
  8. Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah/Analis Keuangan Pusat dan Daerah
  9. Bidang Penetapan Pajak Daerah
  10. Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang terdiri dari :
  11. Bidang Penagihan Pajak Daerah
  12. Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Daerah/Analis Keuangan Pusat dan Daerah
  13. Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah
  14. Bidang Anggaran yang terdiri dari :
  15. Bidang Perencanaan Anggaran
  16. Bidang Kebijakan Pengelola Anggaran
  17. Kelompok Substansi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran/Analis Keuangan Pusat dan Daerah
  18. Bidang Perbendaharaan yang terdiri dari :
  19. Bidang belanja
  20. Bidang Pengelolaan Kas
  21. Bidang Aset yang terdiri dari :
  22. Kelompok Substansi Perencanaan Aset/Analis Keuangan Pusat dan Daerah
  23. Bidang Penatausahaan Aset
  24. Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
  25. Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri dari :
  26. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
  27. Bidang Pelaporan Keuangan Daerah

Cakupan wewenang untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun perencanaan dan program kerja Badan;
  2. Menyusun dan merumuskan kebijakan bidang pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum dan daerah, pengelolaan asset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
  3. Mengkoordinasikan pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan asset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
  4. Membina dan melaksanakan tugas pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan asset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
  5. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi serta menyusun laporan tugas pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan asset daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan asaet daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
  6. Mengkoordinasikan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  7. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
  8. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Badan;
  9. Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  10. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
  11. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.