Informasi Penerimaan Calon Pegawai dan/atau Pejabat dan Pendidikan untuk Umum

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo tidak memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara Tahun 2021 dan/atau Tahun 2022. Selain itu, BKAD Kulon Progo juga tidak memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum. Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah disebutkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Adapun fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut.

  1. Menyusun perencanaan dan program kerja Badan;
  2. Menyusun dan merumuskan kebijakan bidang pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum dan daerah, pengelolaan asset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
  3. Mengkoordinasikan pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan asset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
  4. Membina dan melaksanakan tugas pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan asset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
  5. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi serta menyusun laporan tugas pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan asset daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan asaet daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
  6. Mengkoordinasikan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  7. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
  8. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Badan;
  9. Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  10. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
  11. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.