Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengadakan Rapat Koordiansi Review SIM-Aset dan SIM-Persediaan Online yang sedang dikembangkan. Rakor ini meneruskan pertemuan sebelumnya yaitu Sosialisasi TOT SIM-Persediaan Berbasisi Web (Online).
Review SIM-Aset ini bertempat di Ruang Rapat Glagah pada Kamis, 22 Sepetember 2022 dan berlangsung sejak pukul 09.00 sampai 15.00 WIB. Rakor dihadiri oleh Tim IT pengembang, Sekretaris BKAD, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang Aset, Kepala Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah, Kepala Subbidang Penatausahaan Aset, Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset dan staf Bidang Aset.
Materi pembahasan pertama mengenai SIM-Aset Online. Saat ini SIM-Aset sedang dimutakhirkan dan output pelaporan disesuaikan dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan pembukuan, Inventrisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Langkah selanjutnya adalah input data saldo awal aset yang merupakan saldo akhir aset per 31 Desember 2021 teraudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pembahasan berikutnya mereview SIM-Persediaan Online yang sudah diujicobakan dalam TOT SIM-Persediaan Berbasis Web oleh pembantu pengurus barang OPD dan pengurus barang pembantu di sekolah. Pasca TOT tersebut menghasilkan pencermatan dalam hal operasionalnya seperti kustomisasi fasilitas dokumen pengeluaran persediaan. seperti diketahui, proses pengeluaran persediaan dimulai dengan pengajuan Nota Permintaan Barang oleh pegawai lalu menjadi Surat Permintaan Barang Persediaan yang diketahui oleh atasan. Setelahnya akan dikeluarkan Surat Perintah pengeluaran Barang yang memuat perintah dan persetujuan kepala unit kerja atas jenis barang dan jumlah yang diminta. Terakhir dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan antara pembantu pengurus barang dengan pegawai yang mengajukan permintaan barang tersebut.
Modul lain yang akan dikembangkan dalam SIM-Aset maupun SIM-Persediaan adalah fitur penghitungan atribusi biaya perolehan pengadaan terhadap setiap unit barang agar pencatatan pengadaan barang sesuai degan realisasi belanja.