Dari Srikayangan hingga Brosot: Peta Kekuatan Pendapatan Asli Kalurahan Kulon Progo Tahun 2025
oleh: Taufiq Amrullah, S.T., M.M
Tahun Anggaran 2025 memberikan gambaran nyata mengenai tingkat kemandirian fiskal kalurahan di Kabupaten Kulon Progo. Dari total Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) sebesar Rp232.807 miliar, kontribusi pendapatan yang bersumber langsung dari kalurahan baru mencapai 5,18% apabila dibandingkan dengan total Pendapatan Kalurahan secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan kalurahan masih didominasi oleh dana transfer dan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Pada kelompok dengan capaian tertinggi, Kalurahan Srikayangan menempati posisi teratas dengan Pendapatan Asli sebesar Rp464.481 juta, diikuti oleh Bumirejo (Rp456.842 juta) dan Tirtorahayu (Rp450.197 juta). Selanjutnya, Pengasih dan Ngentakrejo melengkapi lima besar kalurahan dengan Pendapatan Asli tertinggi. Tingginya capaian pada kelompok ini mencerminkan keberhasilan dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal, termasuk optimalisasi aset kalurahan dan peran Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).
Di lapisan menengah, kalurahan dengan Pendapatan Asli pada kisaran Rp150.000–300.000 juta menunjukkan kondisi fiskal yang relatif stabil. Kalurahan seperti Giripeni, Kedungsari, Karangsewu, Salamrejo, hingga Wijimulyo menjadi gambaran mayoritas kalurahan di Kulon Progo yang telah memiliki sumber Pendapatan Asli, meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan kalurahan masih perlu terus ditingkatkan.
Sementara itu, pada kelompok dengan Pendapatan Asli terendah—di bawah Rp50.000 juta—terdapat kalurahan seperti Brosot, Kalirejo, Kaligintung, Tuksono, dan Panjatan. Rendahnya capaian ini tidak serta-merta mencerminkan minimnya potensi, melainkan menunjukkan adanya tantangan struktural, antara lain keterbatasan aset produktif, skala ekonomi lokal yang kecil, serta kapasitas pengelolaan Pendapatan Asli yang masih perlu diperkuat.
Secara agregat, fakta bahwa Pendapatan Asli Kalurahan baru berkontribusi 5,18% terhadap total Pendapatan Kalurahan yang mencapai Rp232.807 miliar pada tahun 2025. Kondisi ini menegaskan pentingnya arah kebijakan yang mendorong peningkatan kemandirian fiskal kalurahan melalui diversifikasi sumber Pendapatan Asli, penguatan peran BUMKal, serta pengelolaan aset kalurahan secara profesional dan berkelanjutan.Tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan besaran pendapatan, tetapi juga memperbesar kontribusi Pendapatan Asli Kalurahan terhadap total pendapatan, agar pembangunan dan pelayanan publik di kalurahan dapat semakin mandiri, merata, dan berkelanjutan.