PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KABUPATEN KULON PROGO

Dalam rangka pemutahiran data PBB P2, Pada Bulan Juli 2022 ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan kegiatan penilaian individual terhadap bangunan khusus yaitu SPBU dan Menara Telekomunikasi yang ada di Wilayah Kabupaten Kulon Progo. Hasil dari penilaian ini diharapkan dapat menambah potensi dan guna peningkatan PAD Kulon Progo. Selain melakukan Penilaian Individual PBB terhadap objek pajak khusus, BKAD Kulon Progo melalui Petugas Pendata Pajak Daerah juga terus dilakukan pendataan ulang untuk Objek Pajak PBB yang telah berubah fungsi terutama untuk daerah-daerah yang berkembang pesat, dari awalnya tanah kosong berubah menjadi tanah yang terdapat bangunan.

Untuk meningkatkan kapasitas terkait Penilaian PBB, beberapa pegawai di BKAD Kulon Progo telah mendapatkan Pembelajaran dari Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dan Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta.

Dalam penilaian PBB tersebut digunakan beberapa metode penilaian sebagai berikut:

  1. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach).

NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis dengan Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.

  1. Pendekatan Biaya (Cost Approach).

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya.

  1. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut, pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan.

Perlu diketahui, proses awal sebelum objek pajak dikenakan PBB terlebih dahulu dilakukan proses pendataan, yaitu proses pengumpulan data objek yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan PBB.

Pelaksanaan pendataan ini dilakukan dengan menggunakan sarana berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk objek berupa tanah dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) jika ada bangunannya.

Setelah proses pendataan dan dilakukan penilaian kemudian akan ditetapkan besaran Pajak PBBnya. Besarnya ketetapan PBB P2 tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).