KOORDINASI PENYUSUNAN MATERI REVISI PERBUP NOMOR: 97 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah No: 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  Permendagri Nomor: 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor: 106 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah  serta Permendagri Nomor: 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor: 97 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Bertempat di Ruang Rapat BKAD 2, pada Hari kamis tanggal 21 Juli 2022 BKAD telah menyelenggarakan koordinasi Penyusunan Materi Revisi Perbup Nomor: 97 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Pada rapat tersebut hadir perwakilan dari  Bagian Hukum , Bidang Aklap dan  Bidang Aset. Dalam koordinasi tersebut pembahasan meliputi :

  • Batang tubuh : Perubahan pada bagian konsideran disesuaikan dengan ketentuan serta perundang-undangan yang baru yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan daerah dan Barang Milik Daerah
  • Mekanisme dan tata kala penetapan peraturan bupati agar tidak melewati tahun 2022
  • Akun Persediaan : Pembahasan meliputi definisi, pengakuan, pencatatan, klasifikasi, penghapusan disesuaikan dengan ketentuan yang baru.
  • Akun Penyusutan Aset Tetap: pembahasan meliputi definisi, pencatatan, pengakuan, metode penyusutan, umur ekonomis, periode penyusutan

Pembahasan terkait Aset Tetap akan dilanjutkan pada rapat koordinasi selanjutnya.

Seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah No: 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  Permendagri Nomor: 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor: 106 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah  serta Permendagri Nomor: 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor: 97 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Bertempat di Ruang Rapat BKAD 2, pada Hari kamis tanggal 21 Juli 2022 BKAD telah menyelenggarakan koordinasi Penyusunan Materi Revisi Perbup Nomor: 97 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Pada rapat tersebut hadir perwakilan dari  Bagian Hukum , Bidang Aklap dan  Bidang Aset.

Dalam koordinasi tersebut pembahasan meliputi :

  • Batang tubuh : Perubahan pada bagian konsideran disesuaikan dengan ketentuan serta perundang-undangan yang baru yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan daerah dan Barang Milik Daerah
  • Mekanisme dan tata kala penetapan peraturan bupati agar tidak melewati tahun 2022
  • Akun Persediaan : Pembahasan meliputi definisi, pengakuan, pencatatan, klasifikasi, penghapusan disesuaikan dengan ketentuan yang baru.
  • Akun Penyusutan Aset Tetap: pembahasan meliputi definisi, pencatatan, pengakuan, metode penyusutan, umur ekonomis, periode penyusutan

Pembahasan terkait Aset Tetap akan dilanjutkan pada rapat koordinasi selanjutnya.