KOORDINASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KALURAHAN JATIMULYO GIRIMULYO

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melaksanakan Koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada hari kamis (14/04/2022) di Kalurahan Jatimulyo. Hadir dalam kegiatan ini Perwakilan BKAD, Pengelola Pajak Kalurahan dan Dukuh.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu sektor penyumbang terbesar PAD Kabupaten Kulon Progo, sehingga pengelolaan PBB-P2 harus ditingkatkan dalam kesempatan ini BKAD Kulon Progo yang diwakili oleh Nanang Sutopo selaku staf Penagihan Pajak menghimbau kepada dukuh untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

Piutang Pajak PBB-P2 Kalurahan Jatimulyo masih relative tinggi hal ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang dialami, salah satunya wajib pajak yang berada diluar daerah atau tidak ditemukan, hal ini menjadi kesulitan dukuh dalam menyampaikan SPPT.

Dalam sesi tanya jawab Tukiran Dukuh Gunung Kelir  menyampaikan terkait SPPT tahun 2022 yang tidak sesuai, dimana tanah yang seharusnya tidak ada bangunan di SPPT muncul  bangunan hal ini megakibatkan jumlah tagihan lebih besar dari yang seharusnya. Nanang sutopo menaggapi pertanyaan dukuh tersebut. “Memperbaiki SPPT yang seharusnya tidak ada bangunan dapat dilakukan dengan mengembalikan SPPT tersebut ke BKAD, dilampiri dengan KTP Pemohon, Surat keterangan Kalurahan dan Fotocopy Sertifikat Tanah. Nantinya BKAD akan segera mengganti dengan SPPT yang sesuai. batas waktu pembetulan SPPT yaitu sampai tanggal 31 Mei 2022”.

Pada akhir kegiatan Nanang Sutopo menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Dukuh atas kerjasamanya dalam mengoptimalkan Pemungutan Pajak PBB P2 pada tahun 2021, semoga ditahun 2022 ini lebih baik, tuturnya.

Mindaklanjuti Surat dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 027/0535 Tanggal 22 April 2022 perihal permintaan data kegiatan pengadaan fisik, berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk tahun anggaran 2022 tidak ada pengadaan/pembangunan fisik (konstruksi)