PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

Safari Ramadhan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah pada Rabu, 13 April 2022 melaksanakan kegiatan penarikan aset daerah yang diusulkan penghapusan di lingkup Sekretariat Daerah. Pengusul penghapusan barang milik daerah sebelumnya wajib melakukan kajian dan penelitian terhadap barang yang akan diusulkan penghapusan. Pengusul penghapusan barang milik daearah di lingkup Sekretariat Daerah berasal dari 3 (tiga) bagian unit kerja, yaitu Bagian Protokol Rumah Tangga, Bagian Pemerintahan, dan  Bagian Umum. Tim Penghapusan BMD didampingi Pengurus Barang Sekretariat Daerah Priyanto melakukan eksekusi barang penghapusan ini.

Barang milik daerah atau aset yang diusulkan penghapusan merupakan barang-barang dalam kondisi rusak berat, sudah tidak optimal lagi karena biaya pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh dari penggunaan barang tersebut.

Penarikan barang usulan penghapusan didahului dengan penelitian penghapusan. Barang yang diusulkan penghapusan dicek apakah secara fisik ada barangnya, lalu diteliti kesesuaian barang dengan pencatatan dalam kelompok aset lain-lain.

Adapun barang usulan penghapusan dari Bagian Protokol Rumah Tangga berupa alat kantor yaitu mesik ketik, almari, meja rapat, kusi putar, kursi lipat, computer,  kursi kerja / kursi tangan, AC, dan pompa air yang keseluruhan nilai perolehan yang dihapus sebesar Rp32.959.050,00 dengan tanpa nilai buku.

Barang penghapusan inventaris dari Bagian Pemerintahan Setda bernilai perolehan yang dihapus Rp3.595.000,00, juga tanpa nilai buku yang jenis barangnya adalah dari meja, kursi rapat, kursi besi, kursi kayu, dan meja kursi tamu.

Bagian Umum Setda mengusulkan barang untuk dihapus juga alat kantor seperti mesin absensi, mesin hitung, kursi besi, CPU, Printer, scanner, dan laptop yang jumlah harga perolehan dihapus Rp92.179.310,00 dengan tidak ada nilai buku.

Pengambilan barang usulan penghapusan in akan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Penghapusan untuk diproses pemindahtanganannya hingga diterbitkan Keputusan Bupati tentang penghapusan barang milik daerah dimaksud.