Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara PT PLN (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang Pemungutan dan Penyetoran PPJ dan Pembayara

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai kewenangan untuk memungut pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). PPJ merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan perusahaan negara yang  bertugas untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, termasuk dalam hal penerangan jalan umum. Khususnya di Kabupaten Kulon Progo, penyelenggaraan urusan kelistrikan menjadi kewenangan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIY UP3 Yogyakarta melalui PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Wates.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Kulon Progo sekaligus sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima yang berintegritas bagi masyarakat perlu dukungan dan kerja sama dengan stakeholder terkait. Sebagai wujud dukungan dan kerjasama tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIY UP3 Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan  Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan pada hari ini Kamis, 14 April 2022 di Ruang Rapat Menoreh, Kompleks Kantor Bupati Kulon Progo. Pada kesempatan tersebut hadir Bupati Kulon Progo, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIY UP3 Yogyakarta, Manager PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Wates, BKAD, Bappeda, Inspektorat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala BKAD, Eko Wisnu Wardhana, SE menyampaikan bahwa terjadi kenaikan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Kulon Progo selama 4 tahun terakhir sehingga kerjasama antara ke dua belah pihak diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sekaligus mendukung PT PLN (Persero) dalam memberikan layanan prima di bidang kelistrikan di wilayah Kabupaten Kulon Progo dalam 5 tahun masa kerja sama. Kerja sama ini rencananya juga akan dilaksanakan secara kontinyu yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali.

Di sisi lain Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIY UP3 Yogyakarta, Ahmad Mustaqir menambahkan bahwa kebutuhan listrik di Kabupaten Kulon Progo meningkat pesat seiring dengan adanya bandara. Oleh karena itu PT PLN menghimbau agar kenaikan tagihan atas penggunaan daya listrik tersebut juga diimbangi dengan ketaatan warga masyarakat dalam membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan pada bulan berjalan melalui Payment Point Online Bank (PPOB). Dalam kegiatan lain PT PLN (Persero) juga akan menyalurkan dana CSR Perusahaannya untuk kegiatan bakti sosial di Kapanewon Kokap. Ahmad Mustaqir berharap dengan kegiatan tersebut PT PLN (Persero) bisa memberikan manfaat yang lebih besar dan lebih dekat dengan masyarakat.

Selanjutnya Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo menyampaikan adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di mana masyarakat merasa sudah membayar PPJU tetapi banyak jalan masih gelap. Hal ini perlu mendapatkan perhatian bersama kedua belah pihak sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara optimal. Dalam jangka panjang, kerjasama ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga kualitas pelayanan publik dan target penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Kulon Progo dapat tercapai.