MEMENUHI PERATURAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH , BKAD KUMPULKAN BPKB KENDARAAN DINAS

Klasifikasi Barang Milik Daerah terdiri dari 6 (enam) kelompok utama aset dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yaitu KIB A tanah, KIB B peralatan dan mesin, KIB C gedung dan bangunan, KIB D jalan irigasi dan jaringan, KIB E aset tetap lainnya, dan KIB F konstruksi dalam pengerjaan. Nilai aset dicatat sebesar harga ditambah semua biaya perolehan yang dikeluarkan sampai aset siap dipakai yang didasarkan pada data pada dokumen pengadaan atau dokumen perolehan.

 

Lebih khusus pada aset berupa tanah dan kendaraan dinas karena selain dokumen perolehan juga harus didukung dengan adanya bukti kepemilikan, yaitu sertipikat tanah dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Kedua bukti ini sama pentingnya dengan fisik aset tu sendiri, disimpan di tempat yang aman.

 

Menurut Peraturan Meteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa bukti pemilikan aset disimpan oleh Pengelola Barang Milik Daerah (Sekretaris Daerah) melalui Pembantu Pengelola BMD yang dalam hal ini adalah  Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) pada bidang yang mengampu yakni Bidang Aset.

 

Sertipikat tanah asli milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo semua sudah disimpan Pembantu Pengelola BMD. Sedikit berbeda dalam peyimpanan BPKB kendaraan dinas. Pengamanan BPKB masih dilaksanakan oleh Pengguna BMD atau OPD masing-masing pengguna kendaraan dinas. Cara ini mendasar pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur penyimpanan BPKB berada di masing-masing OPD perangkat daerah.

 

Untuk melaksanakan ketentuan peraturan pengamanan bukti pemilikan aset sesuai Permendagri yang sekarang berlaku, maka dilakukan pengumpulan atau penarikan BPKB yang saat ini masih ada di dinas untuk disimpan oleh BKAD. Proses ini dijadwalkan dimulai hari Rabu, 24 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021. Sebelum BPKB diterima terlebih dahulu Bidang Aset BKAD melakukan verifikasi atas data kendaraan seperti nomor BPKB, nomor polisi, nomor rangka dan mesin serta tahun pengadaan yang tertera pada BPKB dengan catatan dalam Buku Inventaris. Penyerahan kembali BPKB ini didokumentasikan dengan tanda terima barang yang selajutnya dituangkan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.