RAKOR PENGELOLAAN BMD PASCA WTP

Pemeriksaan LKPD Pemkab Kulon Progo Tahun anggaran 2021 oleh auditor eksternal, dalam hal ini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai dan kembali menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini merupakan kali yang kedelapan sejak tahun 2013. Opini WTP ini berlaku juga dalam hal laporan aset daerah.

Diterimanya hasil WTP tersebut tidak berarti penatausahaan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Pemda Kulon Progo telah cukup dan tidak prlu dikembangkan lagi kualitas proses dan pelaporannya tetapi justru menuntut peningkatan standar mutu pengelolaan BMD di periode selanjutnya. Perbaikan terus dilakukan karena pada proses audit berikutnya tentu standar penilaian semakin meningkat sampai dicapai kondisi ideal.

Upgrade pengelolaan aset daerah tersebut menjadi materi pokok dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut LHP BPK (Penatausahaan Aset Tetap) pada Senin, 22 Maret 2021 di Aula Adikarto Gedung Kaca. Rakor dibuka oleh Kepala Bidang Aset BKAD, Sri Purlita, S.Sos. dan pemateri oleh Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset, Sudiantoro, S.E,. Peserta rakor adalah pengurus barang OPD dan pembantu pengurus barang UPTD dan pengurus barang pembantu Puskesmas se-Pemkab. Kulon Progo.

Pembahasan permasalahan penatausahaan atau pengelolaan aset daerah sesuai hasil pemeriksaan selama audit Lap. Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh BPK. Obyek aset dimaksud yaitu aset tetap yang dikategorikan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) berupa Tanah (KIB A), Peralatan dan Mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C), Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D), Aset Tetap Lainnya (KIB E), dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F).

Hasil pencermatan laporan aset oleh pihak auditor meliputi kekuranglengkapan data aset :

  • untuk KIB A, C, D, dan F perlu dilengkapi keterangan lokasi aset, penggunaan, ukuran luas, status tanah, dan data sertipikat.
  • untuk KIB B , khusunya kendaraan dinas agar ditambahkan keterangan nomor-nomor identitas (nopol, nomor rangka, nomor mesin, nomor seri BPKB), merk/type, serta kondisi barang.
  • KIB E, aset yang berupa buku-buku pustaka terutama koleksi perpustakaan di sekolah dicatat dengan format kelompok buku agar dirinci sampai ke judul buku.

Pelengkapan data aset tersebut menggunakan data yag sudah diaudit yang ada di database SIM-Aset dari Bidang Aset BKAD. Data aset per unit kerja akan didistribusikan ke masing-masing pengurus barang dan dijdwalkan untuk diverifikasi serta direkompilasi Bidang Aset BKAD pada minggu pertama bulan April 2021.