RAKOR PENGELOLAAN PERSEDIAAN

Persediaan masuk dalam komponen Barang Milik Daerah (BMD). Kelompok BMD ini berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan komponen yang berasal dari barang bahan bekas pakai. Pelaporan dalam neraca disajikan nilai stock opname persediaan atau nilai barang persediaan yang masih tersisa. Pada bagian lain dari neraca LKPD diuraikan lebih detil mengenai mutasi persediaan serta nilai beban pengeluaran/penggunaan persediaan.

Harga dan nilai persediaan dalam LKPD menjadi salah satu obyek audit oleh auditor eksternal, dalam hal ini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan  laporan keuangan pemda ini, termasuk pemeriksaan pada aspek persedian sudah selesai dan kembali menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Diterimanya hasil WTP tersebut justru menuntut peningkatan  pengelolaan BMD di periode selanjutnya. Perbaikan terus dilakukan karena pada proses audit berikutnya tentu standar penilaian semakin meningkat untuk diberikan predikat wajar tanpa pengecualian, termasuk dalam hal persediaan.

Proses upgrade pengelolaan persediaan tersebut menjadi materi pokok dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut LHP BPK (Penatausahaan Persediaan) pada Senin, 22 Maret 2021 pukul 13.00 – 15.30 WIB di Aula Adikarto Gedung Kaca. Pertemuan ini merupakan sesi rakor kedua setelah dilaksanakan rakor bahasan aset tetap pada waktu sesi pagi. Rakor dibuka oleh Kepala Bidang Aset BKAD, Sri Purlita, S.Sos. dan pemateri oleh Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset, Sudiantoro, S.E,. Peserta rakor adalah pembantu pengurus barang OPD atau dinas, kantor dan badan perangkat daerah serta  pengurus barang pembantu Puskesmas se-Pemkab. Kulon Progo.

Pembahasan permasalahan penatausahaan atau pengelolaan persediaan sesuai hasil pemeriksaan selama audit Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh BPK. Hasil pencermatan laporan persediaan oleh pihak auditor meliputi kesesuaian saldo stock opname per 31 Desember 2020.

Data persediaan stock opname persediaan per 31 Desember 2020 menjadi saldo awal persediaan per 1 Januari 2021 bersumber dari data persediaaan yang sudah diaudit di database Bidang Aset BKAD Sub Bidang Penatausahaan Aset.

Selain stock opname persediaan terdapat perubahan kode barang persediaan. Penggunaan kode barang persediaan yang  baru telah diaplikasikan dalam SIM-Persediaan dan disediakan fitur pembuatan sub kode barang persediaan untuk mengakomodir adanya barang persediaan yang belum ada dalam database kode barang yang baru.

Selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi data persediaan transaksi tahun 2021 triwulan I pada minggu pertama bulan April 2021. Jadwal kegiatan akan disampaikan melalui system aplikasi SuratKu.