BKAD IKUTI SOSIALISASI PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD SECARA ONLINE

Wates [26;10] Dalam rangka meningkatkan pemahaman kapasitas dan keseragaman penerapan BLUD pada aparat pemda dan Launching pedoman pengeloaan keuangan daerah BLUD terkait dg tata cara penyusunan rencana  bisnis, anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta agar Pemerintah Daerah dapat mengimplementasikan pedoman guna mendukung optimalisasi BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat BUMD, BLUD dan BMD Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan Zoom Meeting Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Acara Zoom Meeting dihadiri dan diikuti oleh Sekretaris Jenderal Bina keuangan Daerah, Direktur BUMD, BLUD dan BMD beserta jajarannya dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Kesehatan, Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan, Ketua Asosiasia RSUD seluruh Indonesia. Dari BKAD Kulonprogo yang mengikuti Zoom Meeting adalah Sekretaris BKAD Kulonprogo, Kepala Bidang Aklap, Kasubid Akuntansi Keuangan Daerah dan Kasubid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran.

Keynote Speaker Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Direktur BUMD, BLUD dan BMD Bapak  H Budi Santoso Sudarmadi menyampaikan bahwa melalui reformasi keuangan diharapkan Pemda melalui otonomi keuangan daerah mampu menyediakan pelayanan kepada masyarakat antara lain melindungi masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, meningkatkan pelayanan dasar kesehatan  serta menyediakan fasilitas sosial dan umum yang layak. Dalam meningkatkan pelayanan harus diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan melalui BLUD.

Sekretaris Jenderal  BKD Wisnu Saputro, SE menyampaikan paparan tentang Peningkatan Mutu Layanan Masyarakat pemda dg menerapkan BLUD. Perangkat Daerah harus tunduk dan patuh terhadap aturan teknis dan pedoman, BLUD selalu terkendala karena aturan yg berlaku. Dengan menerapkan BLUD pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik dan tidak terkendala mekanisme penganggaran yang membutuhkan waktu yang lebih panjang.

 

Ketua Umum Asosiasi Kepala Dinas Kesehatan seluruh Indonesia Bapak Dr. M Subuh menyampaikan bahwa sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 68 dan 69, pemberian pelayanan kepada masyarakat harus menggunakan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dan daerah diberikan kewenangan pengelolaan keuangan yang fleksibel.

Peran Dinas Kesehatan dalam penerapan BLUD harus mendorong dan memfasilitasi agar unit pelayanan kesehatan di daerah baik puskesmas maupun RSUD dapat efektif profesional dan komprehensif melayani masyarakat dalam kegiatan UKM dan UKP; hal ini secara signifikan termasuk dalam penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK BLUD)

Fasilitasi yang harus dilakukan Dinkes :

  • Advokasi Para Pihak di Daerah (Kepala Daerah, Skeda, BKAD, dll)
  • Penyusunan Kajian/ Persiapan Dokumen BLUD
  • Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah yang berkenaan dengan penerapan PPK BLUD (di isyaratkan oleh Permendagri 79/2018)
  • Pengawasan/Pembinaan UPTD baik yang baru akan BLUD maupun yang sudah BLUD dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan
  • Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg merapkan PPK BLUD dimudahkan/dijamin fleksibilitasnya dengan nomenklatur (kegiatan dan sub-kegiatan) tunggal

-    Agar dana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

-    PPK BLUD yang besar tetap dapat dipisahkan/dirinci penggunaannya sesuai maksud/latar belakang dari hadirnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; yaitu mampu menganalisa anggaran-anggaran pada program-program esensial di daerah

Materi selengkapnya dapat diunduh disini https://www.youtube.com/watch?v=wDdfdMEjYks