BKAD IKUTI FGD MEKANISME PENCATATAN DANA DESA DAN DANA BOS PADA LKPD TA 2020 SECARA ONLINE

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Focus Group Discussion Akuntansi Transfer Berbasis Akrual terkait dengan Mekanisme Pencatatan Dana Desa dan Dana BOS Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. FGD dilakasanakan secara online pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020.

FGD dihadiri oleh Kepala DJP Kalimantan Tengah beserta jajarannya, Pejabat dari Kanwil DJP seluruh Indonesia BKAD/BPKA/BPKAD seluruh Indonesia. Adapun pembicara atau narasumber oleh Ferry Taufik Saleh, SST.Ak., M.AcctgFin (Kepala Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Daerah, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJP). Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kabupaten Kulon Progo turut berpartisipasi sebagai peserta dalam FGD tersebut.

Beberapa hal yang disampaikan narasumber dalam FGD adalah sebagai berikut :

Penyajian Dana BOS pada LK Pemda

Penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah negeri yang berada di lingkup pemerintah kabupaten/kota diakui sebagai pendapatan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui oleh pemerintah kabupaten/kota karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah kabupaten/kota.

Penyajian Dana Desa pada LK Pemda

Pada Dana Desa, pemerintah kabupaten/kota tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan, tetapi sebagai penerimaan kas pada utang. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa, bukan pemerintah kabupaten/kota.

Materi FGD selengkapnya dapat diunduh disini