REKONSILIASI PAJAK-PAJAK PUSAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, disebutkan bahwa penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan Dana Bagi Hasil PPh dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atas penyetoran pajak-pajak pusat yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Umum Daerah.

Pajak-pajak pusat yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Umum Daerah yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 dan PPN yang dipungut/disetor periode bulan Januari sampai dengan Juni 2020. BAR tersebut merupakan hasil verifikasi antara Pemda dengan KPP dan KPPN setempat baik kesesuaian jumlah pajak yang disetor dengan jumlah pajak yang telah dipotong/dipungut.

Begitu pentingnya amanat PMK tersebut  maka BKAD Kulon Progo dalam hal ini Bidang Perbendaharaan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 telah melaksanakan Pra Rekonsialiasi Pajak – Pajak Pusat Semester I Tahun 2020 di Ruang Rapat BKAD I Gedung BKAD Kulon Progo, mulai pukul 09.00 WIB. Hadir dalam acara tersebut Kepala BKAD Kulon Progo, Kepala KPPN Wates, Kepala KPP Pratama Wates dan beberapa personil dari instansi – instansi tersebut.

Dalam sambutannya Kepala BKAD Kulon Progo mengharapakan perlunya dukungan aplikasi pendukung agar proses pengambilan dan pengolahan data dari aplikasi induk dapat berjalan dengan cepat, lancar dan sukses, dikarenakan melibatkan data yang sangat besar. Kemudian Kepala KPPN Wates dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPPN Wates siap membantu dalam proses pengolahan data dalam hal konfirmasi penyetoran pajak. Kepala KPP Pratama Wates mengharapkan rekon dapat berjalan lancar dan tepat waktu.