PENDATAAN REKLAME SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN POTENSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Reklame terus dilakukan. Pendataan terus dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan potensi pajak reklame.

Sebelumnya, pada 2019, terdapat sekira 582 objek reklame selain objek yang dimiliki vendor atau penyedia jasa reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pengertian Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,  menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pada bulan Juni 2020 dilakukan pendataan reklame oleh Petugas Pendata Pajak Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 16 orang di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Data yang ada perlu didapatkan karena banyaknya perubahan objek yang terjadi di lapangan. Perubahan itu disebabkan antara lain : objek yang dibongkar, dilepas, ganti usaha, ganti pemilik dan sebagainya.

Pendataan ini juga sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengenaan Pajak Reklame kepada Objek yang telah memenuhi ketentuan. Karena masih ada sebagian warga yang berpendapat ketika mendirikan papan nama di lokasinya sendiri tidak dikenakan pajak. Padahal tidak demikian halnya. Ketika memenuhi kriteria reklame tetap dikenakan pajak reklame.

Dari pendataan yang dilakukan nantinya akan ditetapkan besaran pajaknya dalam dokumen SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Dengan SKPD inilah nantinya Pajak Reklame dibayarkan kepada Pemerintah melalui BKAD atau BPD DIY selaku Bank Pengelola Kas Daerah.