BPHTB HIBAH WASIAT DAN WARIS

Pengenaan Pajak BPHTB Hibah Wasiat dan Waris didasarkan pada Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dengan adanya Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) tahun 2020 maka pajak BPHTB Hibah Wasiat dan Waris menjadi tinggi dan wajib pajak banyak yang keberatan, sampai saat ini permohonan keberatan dari Wajib Pajak Hibah Wasiat sebanyak  40 permohonan dan Waris sebanyak 50 permohonan.

Terkait kondisi tersebut maka Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo mengundang BKAD untuk melakukan rapat kerja pada Senin, 22 Juni 2020, jam 10.30, di Ruang Nakula DPRD Kabupaten Kulon Progo. Raker dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo didampingi Ketua Komisi II serta seluruh anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Raker merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya dan masyarakat telah menunggu perkembangan terhadap pengenaan pajak BPHTB Hibah Wasiat dan Waris. BPHTB Hibah Wasiat dan Waris, saat ini akan juga terkait dengan program PTSL yang akan segera dilaksanakan di beberapa Kalurahan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian terhadap formulasi perhitungan pajak BPHTB Hibah Wasiat dan Waris, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada dalam pemerintahan, kemasyarakatan maupun regulasi-regulasi yang selama ini telah menjadi dasar hukum. Diharapkan dalam bulan ini regulasi tentang pengenaan Pajak BPHTB Hibah Wasiat dan Waris segera dapat keluar.