KOORDINASI PENDATAAN POTENSI PAJAK REKLAME

Koordinasi pendataan potensi pajak reklame dilaksanakan pada hari Jumat, 19 Juni 2020, bertempat di Ruang Rapat Trisik BKPP dipimpin oleh Susanto, S.E., Kasubid Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pajak, BKAD Kubupaten Kulon Progo, dihadiri Kepala BKAD Eko Wisnu Wardhana, S.E. serta petugas pendata (Tenaga Kontrak di BKAD) sejumlah 16 orang. Pertemuan koordinasi pendataan reklame merupakan rapat ketiga, dan kegiatan ini merupakan kegiatan di tahun kedua, karena sejak tahun 2019 telah dimulai oleh Petugas Pendata Pajak.

Disampaikan arahan baik oleh Kepala Badan maupun Kasubid tentang upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemkab Kulon Progo dalam rangka menggali potensi pendapatan asli daerah sesuai perundangan yang berlaku. Maka keberadaan petugas pendata pajak ini merupakan salah satu ujung tombak pendapatan di Kabupaten Kulon Progo. Dalam bertugas diharapkan agar selalu menjaga integritas dan tidak menerima pemberian yang sifatnya dapat mengganggu objektivitas pendataan, berhati-hati, bekerja dengan hati dan selalu mengedepankan pelayanan serta pendekatan yang bersifat humanis.

Pertemuan dimaksudkan juga sebagai evaluasi dari kegiatan pendataan yang telah dilakukan, penjadwalan kegiatan setelah pendataan selesai, dan juga kendala yang ditemui di lapangan saat bertemu dengan wajib pajak. Beberapa perubahan potensi disebabkan antara lain:

  1. Reklame dilepas, rusak, pindah lokasi, ganti konten
  2. Tempat usaha yang berkaitan reklame yang terpasang sudah tutup usahanya atau ganti usaha
  3. Wajib Pajak belum tercatat, tidak mau dicatat, tercatat dua kali,
  4. Wajib pajak keberatan, belum mengerti tentang pengenaan pajak reklame, bahkan ada yang merasa tidak terkena pajak (karena reklame menempel di rumah tetapi luas reklame yang mengandung unsur usaha lebih dari setengah meter persegi), dll

Jenis Jenis Pajak di Kabupaten/Kota :

A. Pajak (Official Assesment)

  1. Pajak Reklame
  2. Pajak Air Tanah
  3. PBB P2

B. Pajak (Self Assesment)

  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Penerangan Jalan
  5. Pajak MBLB
  6. Pajak Parkir
  7. Pajak Sarang Burung Walet
  8. BPHTB

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame, maka yang dimaksud Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,  menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Sedangkan Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame

Pendataan potensi pajak reklame belum selesai, maka akan dilanjutkan minggu depan, dan setelah selesai akan dikeluarkan penetapan pajak untuk kemudian disampaikan ke wajib pajak.

Koordinasi ditutup dengan arahan Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo serta ucapan terima kasih kepada seluruh petugas pendata pajak yang telah bekerja keras dan bekerja bersama serta bersama bekerja untuk keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.