PENTINGNYA INTEGRASI DATA DALAM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 sebesar 88% berada di peringkat dua se wilayah DIY dibawah Pemda DIY sebesar 91%. Dibandingkan pada tahun 2018 Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar 40% dari 48% menjadi 88% pada tahun 2019. Hal ini disampaikan oleh Dian Patria Kasatgas Korsupgah KPK Wilayah VIII dalam rapat koordinasi online Korwil VIII KPK dengan Kepala Kanwil DJP DIY, Pemda se DIY dan Kanwil BPN DIY pada hari Kamis 4 Juni 2020. Untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo rapat online tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bappeda, Sekretaris BKAD beserta Bidang Pajak, Bidang Pendapatan dan Bidang Aset, Inspektorat, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bertempat di Ruang Rapat Suroloyo Bappeda.

Dian Patria juga menyampaikan bahwa dalam rangka optimalisasi pajak daerah, indikatornya terdiri dari data base pajak, inovasi peningkatan pajak, penagihan piutang pajak dan peningkatan pajak. Terkait BPHTB pentingnya sistem host-to-host antara Pemda dengan Kantor Pertanahan/BPN. Apabila sistem tidak host-to-host antar instansi, mengakibatkan perizinan tidak dapat dijadikan instrumen pengendalian.  Terkait pentingnya data juga disampaikan oleh Tri Wibisono Kepala Kanwil BPN DIY bahwa dukungan optimalisasi pendapatan daerah dilakukan dengan one map policy dan integrasi data. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa permasalahan yaitu data obyek pajak yang belum valid, integrasi data yang belum optimal dan perbedaan penentuan nilai tanah.

Sementara itu terkait perpajakan Kepala Kanwil DJP DIY Lucas Hendrawan menyampaikan bahwa  jenis pajak daerah kabupaten/kota yang berkorelasi langsung dengan pajak pusat (PPh) yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan BPHTB. Keberadaan bandara di Kulon Progo juga punya pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana yang disampaikan oleh Triyono, S.IP, M.Si. Kepala Bappeda yang dalam rapat ini mewakili Sekda bahwa keberadaan bandara berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Kulon Progo diantaranya pajak parkir, pajak restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).