SKPP: Surat Keterangan Penghentian Pembayaran

Selasa, 16 April 2019 09:49:52 - Oleh : bkad

Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Supriyono,SIP yang telah memasuki masa pensiun tmt 1 Mei 2019 mengambil SKPP di bidang perbendaharaan BKAD Kulon Progo

SKPP: Surat Keterangan Penghentian Pembayaran

MINIMALISIR USULAN PERGESERAN DAN PERSIAPAN DESK PRA RKA T.A. 2020, BKAD SUSUN MODUL PANDUAN REKENING BELANJA

TINGKATKAN LAYANAN PAJAK DAERAH, BKAD KULON PROGO GANDENG PT MPU

LELANG BONGKARAN KAYU PILIHAN

JELANG PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2020, TAPD LAKUKAN FINALISASI SHBJ T.A. 2020

Ada senyum kebahagian terpancar di setiap pegawai yang memasuki masa pensiun yang mengambil SKPP di bidang perbendaharaan BKAD Kulon Progo setiap bulannya. Kebahagian,setelah sekian tahun mengabdikan tenaga,ilmu dan dedikasi menjadi PNS di lingkungan Pemda Kulon Progo untuk menikmati masa-masa pensiun dan kembali pada keluarga tercinta.

Bagi PNS yang telah masuk masa pensiun SKPP menjadi salah satu syarat untuk memperoleh uang pensiun dari PT.Taspen. Sedangkan bagi pegawai mutasi SKPP menjadi salah satu syarat untuk menerima gaji di tempat baru. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikannya pembayarannya yang dibuat/diterbitkan oleh BKAD atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh BKN atau pemerintah provinsi/kota dan/atau kabupaten setempat bahwa record pegawai tersebut dalam database pegawai telah dipindahkan ke dalam tabel pegawai nonaktif.

SKPP diterbitkan dengan tujuan agar pegawai yang pindah dapat dilanjutkan pembayaran gajinya oleh satker di tempat kerja yang baru, atau dibayarkan pensiunnya oleh PT.Taspen bagi pegawai yang memasuki masa pensiun. Pada SKPP, berisi perincian gaji bulan terakhir yang telah dibayar dan dicantumkan utang-utang kepada negara dari pegawai yang bersangkutan bila ada. Rincian tersebut terdiri dari penerimaan, potongan-potongan, utang, rincian keluarga dan keterangan lainnya. Setiap PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dipindahkan ke Kementerian/Lembaga/Pemda lain (mutasi) dan/atau PNS yang memasuki masa pensiun, berhenti/diberhentikan dengan hormat ataupun tidak hormat, wajib diterbitkan SKPP. Sedangkan syarat syarat untuk pengajuan SKPP adalah SK pemberhentian, perincian gaji terakhir dan KP4. (hrt)

« Kembali | Kirim | Versi cetak